Ruang Gorontalo– Pemerintah Provinsi Gorontalo terus berinovasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis data. Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik), Pemprov Gorontalo berkomitmen menjadikan Command Center sebagai pusat data terintegrasi yang menghubungkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) hingga tingkat kabupaten dan kota.
Langkah ini ditegaskan oleh Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo, Sri Wahyuni D. Matona, atau yang akrab disapa Yayu, saat mendampingi Duta Besar Australia, Mr. Rod Brazier, dalam kunjungannya ke Kantor Gubernur Gorontalo.
Mengembalikan Fungsi Strategis Command Center
Dalam kunjungan tersebut, Yayu menjelaskan bahwa Command Center akan difungsikan kembali sesuai mandat awalnya, yaitu sebagai pusat data terintegrasi dan pusat kendali informasi pembangunan daerah.
“Sesuai arahan Pak Gubernur, kita akan kembalikan fungsi Command Center sebagai pusat data terintegrasi. Tujuannya agar pimpinan dapat memonitoring langsung, mengevaluasi, mengidentifikasi masalah, hingga memberikan rekomendasi kebijakan strategis yang cepat dan berbasis data real time,” ujar Yayu.
Dengan integrasi ini, para pemangku kebijakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dapat mengambil keputusan lebih cepat dan akurat karena seluruh data lintas sektor tersedia dalam satu sistem yang mudah diakses.
Memuat Data dari Berbagai Sektor
Saat ini, data yang telah dihimpun dan ditampilkan di Command Center mencakup sejumlah sektor vital, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, pertanian, dan pendapatan daerah — termasuk data pajak kendaraan bermotor.
Baca Juga: Komitmen Gubernur Gusnar Jadi Alasan Australia Pilih Gorontalo untuk Program SKALA
Seluruh data tersebut bersumber dari dua kanal utama, yaitu Open Data Gorontalo (Pentagon) dan dashboard pimpinan.
-
Pentagon berfungsi sebagai portal data terbuka yang dapat diakses dan diunduh oleh masyarakat umum untuk mendukung transparansi dan partisipasi publik.
-
Sementara dashboard pimpinan bersifat internal dan digunakan sebagai alat bantu pimpinan daerah dalam mengambil keputusan strategis berbasis data faktual dan terkini.
“Data Pentagon ini bisa diakses masyarakat, sedangkan dashboard pimpinan hanya untuk kalangan internal pemerintah. Dengan begitu, masyarakat mendapatkan hak akses terhadap data publik, sementara pimpinan tetap memiliki data sensitif untuk kebutuhan analisis kebijakan,” jelas Yayu.
Kolaborasi dan Konsistensi Jadi Kunci
Membangun sistem data terintegrasi bukan perkara mudah. Menurut Yayu, dibutuhkan komitmen, konsistensi, dan kolaborasi lintas sektor agar integrasi data berjalan efektif dan berkelanjutan.
Ia menambahkan, dengan adanya satu sistem data yang terintegrasi, seluruh OPD di lingkungan Pemprov Gorontalo akan memiliki standar data yang seragam, sehingga perencanaan dan evaluasi pembangunan bisa dilakukan dengan lebih presisi.
Langkah strategis yang ditempuh Pemprov Gorontalo ini juga sejalan dengan kebijakan nasional “Satu Data Indonesia” — sebuah inisiatif pemerintah pusat untuk memastikan seluruh data pembangunan di Indonesia memiliki standar, metadata, dan interoperabilitas yang sama.
“Di Pemprov Gorontalo, banyak data sektoral yang harus kita integrasikan sehingga menjadi satu data Gorontalo dan bagian dari satu data Indonesia,” pungkas Yayu.
Dengan penguatan peran Command Center sebagai pusat data terintegrasi, Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya menuju tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan berbasis bukti (evidence-based policy).
