Ruang Gorontalo– Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menegaskan peran paralegal sebagai ujung tombak dalam menciptakan kesetaraan pemahaman hukum di semua lapisan masyarakat. Kehadiran paralegal dinilai penting untuk menjembatani kesenjangan informasi dan mencegah eskalasi masalah hukum yang tidak perlu di tingkat akar rumput.
Pernyataan ini disampaikan Gusnar secara langsung saat membuka Pendidikan dan Pelatihan Paralegal secara Serentak (Parlentak) Angkatan III, yang berlangsung di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Gorontalo, pada Senin (6/10/2025).
Paralegal: Jembatan Hukum bagi Masyarakat Marginal
Dalam sambutannya, Gubernur Gusnar mendefinisikan paralegal sebagai tenaga profesional yang memberikan layanan jasa hukum secara cuma-cuma, khususnya bagi masyarakat kurang mampu melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Cakupan layanannya meliputi advokasi kebijakan, pendampingan non-litigasi (di luar pengadilan), hingga membantu menyusun dokumen-dokumen hukum yang diperlukan masyarakat.
“Paralegal ini sangat penting dalam menyetarakan pemahaman hukum yang sama, membangun nilai hukum sampai ke masyarakat, sehingga masyarakat paham dan taat hukum,” tegas Gusnar.
Ia melihat, selama ini sering terjadi polarisasi atau perbedaan pemahaman hukum yang tajam akibat kepentingan masing-masing. Paralegal hadir untuk menjadi “filter” dan “pemberi pencerahan” pertama sebelum suatu masalah berujung pada proses hukum yang berbelit.
Mencegah Protes, Membuka Jalan Dialog
Gubernur Gusnar memberikan contoh konkret yang sering terjadi di daerah.
“Contohnya terkait penerapan bayar pajak. Mungkin ada perlakuan aparat desa menyangkut masalah itu yang kurang bagus, nah masyarakat protes. Masyarakat ini kalau protes tidak main-main, ada yang datang langsung ke Bupati atau Gubernur. Seringkali, ini terjadi karena aparat desa dan masyarakat tidak diberikan pemahaman yang memadai. Jika ada yang bisa memberi pemahaman sejak dini, insya Allah, jalan keluar bisa ditemukan,” ujarnya.
Penjelasan ini menyiratkan bahwa banyak konflik horisontal maupun vertikal sebenarnya berawal dari miskomunikasi dan ketidaktahuan. Di sinilah paralegal berperan sebagai mediator informal yang mampu meredam ketegangan dengan bahasa dan pendekatan yang mudah dipahami masyarakat.
Baca Juga: Gorontalo Berbenah Sambut Ribuan Pramuka Nasional Progres Capai 80 Persen
Indikator Sukses: Semakin Sedikit Kasus yang Berujung ke Ranah Hukum Formal
Kepada 1.458 peserta pelatihan yang berasal dari masyarakat umum, Gubernur Gusnar berpesan agar mereka benar-benar menguasai ketentuan umum hukum. Tujuannya, agar mereka dapat memberikan saran, konsultasi, dan pengetahuan yang tepat.
“Paralegal memberikan saran, konsultasi, dan pengetahuan akan hukum kepada masyarakat. Berpegang pada standar: semakin sedikit persoalan yang masuk ke proses hukum formal, semakin baik kinerja paralegal,” jelasnya.
Pernyataan ini menekankan pada pendekatan preventif. Kesuksesan paralegal tidak diukur dari banyaknya kasus yang ditangani di pengadilan, tetapi justru dari kemampuannya mencegah masalah agar tidak sampai harus diselesaikan melalui proses litigasi yang memakan waktu dan biaya.
Apresiasi untuk Kemenkumham dan Komitmen Ke Depan
Sebagai penutup, Gubernur Ismail memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kemenkumham Gorontalo yang dinilai telah mengambil langkah sangat tepat dengan menggagas pelatihan paralegal.
“Langkah yang digagas oleh Kemenkumham sudah sangat tepat dalam membangun ruang hukum di Gorontalo. Ke depan, saya berharap kolaborasi untuk kegiatan semacam ini terus berlanjut sehingga pelayanan hukum kepada masyarakat semakin terjamin,” tuturnya.
Ia berharap, dengan adanya paralegal, masyarakat Gorontalo akan semakin mengenal fungsi dan kewajibannya dalam bingkai hukum, semakin paham, dan akhirnya semakin disiplin dalam menjalani kehidupan yang diatur oleh berbagai ketentuan hukum.
