Ruang Gorontalo– Komitmen menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam kembali ditegaskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo. Melalui kunjungan kerja ke Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, Komisi Gabungan DPRD Gorontalo memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan terkait perizinan serta pengawasan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Langkah ini menjadi bagian dari upaya konkret DPRD dalam memastikan setiap proyek pembangunan dan kegiatan usaha di Gorontalo berjalan sesuai ketentuan, tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan hidup.
Koordinasi untuk Pembangunan Berkelanjutan
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis menjadi bahan pembahasan utama. Mulai dari penyederhanaan mekanisme perizinan AMDAL, optimalisasi peran daerah dalam pengawasan, hingga penguatan kapasitas kelembagaan lingkungan di tingkat provinsi.
Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Erwinsyah Ismail, menegaskan pentingnya kolaborasi dengan KLHK sebagai kunci dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian alam.
“Kami ingin memastikan setiap kegiatan usaha di Gorontalo, terutama di sektor tambang dan pembangunan infrastruktur, benar-benar patuh terhadap aturan AMDAL. Pengawasan harus aktif dan ketat agar tidak ada pelanggaran yang merugikan lingkungan maupun masyarakat,” ujar Erwinsyah.
Menurutnya, koordinasi lintas sektor dan pendampingan dari KLHK menjadi hal mendesak di tengah meningkatnya investasi di daerah. Tanpa pengawasan yang memadai, risiko kerusakan lingkungan seperti pencemaran air, deforestasi, hingga konflik sosial dapat meningkat.
Dukungan KLHK: Pendampingan Teknis dan Peningkatan Kapasitas Daerah
Dalam kesempatan yang sama, pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyambut baik langkah DPRD Gorontalo yang proaktif membangun komunikasi. KLHK menegaskan bahwa sistem perizinan lingkungan kini telah sepenuhnya terintegrasi melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA).
Melalui sistem ini, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam melakukan verifikasi lapangan, menilai kelayakan kegiatan usaha, serta memastikan implementasi AMDAL di lapangan berjalan sesuai rekomendasi.
Baca Juga: Gubernur Gusnar Gerak Cepat Rp5,3 Miliar Disiapkan untuk Latih 1.028 Tenaga Kerja Gorontalo
Selain itu, KLHK juga berkomitmen untuk memberikan pendampingan teknis dan pelatihan berkelanjutan kepada pemerintah daerah. Dukungan ini dinilai penting untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) daerah dalam menilai dan mengevaluasi dokumen AMDAL secara profesional dan objektif.
Komitmen Bersama: Membangun Gorontalo yang Tanggap dan Berkelanjutan
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, DPRD Gorontalo dan KLHK sepakat untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan melaksanakan pelatihan bersama bagi aparatur daerah, terutama bagi tim teknis penilai AMDAL dan pengawas lapangan.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat integritas pengawasan serta mendorong lahirnya kebijakan pembangunan yang lebih ramah lingkungan.
“Kita ingin Gorontalo menjadi contoh daerah yang tegas dan tanggap dalam menjaga lingkungan. Investasi boleh tumbuh, tetapi tidak boleh mengorbankan masa depan generasi berikutnya,” tegas Erwinsyah.
Mengarahkan Gorontalo Menuju Ekonomi Hijau
Upaya DPRD Gorontalo ini sejalan dengan semangat nasional untuk memperkuat ekonomi hijau (green economy) dan transisi energi bersih. Dengan memperketat izin AMDAL dan memperkuat pengawasan, daerah diharapkan mampu menarik investasi yang berorientasi pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.
Gorontalo sendiri memiliki potensi sumber daya alam besar, terutama di sektor tambang, perikanan, dan perkebunan. Namun, potensi tersebut juga membawa tantangan besar terhadap daya dukung lingkungan. Karena itu, pengawasan yang transparan dan berbasis data menjadi hal yang mutlak.
