Ruang Gorontalo– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo kembali mengambil langkah progresif dengan menggandeng PT Bank SulutGo Cabang Limboto sebagai mitra strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kerja sama ini tidak hanya menyasar sektor peternakan, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat transformasi digital di bidang layanan keuangan daerah.
Pertemuan resmi yang digelar di Ruang Dulohupa, Kantor Bupati Gorontalo, kemarin, dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur. Agenda utama yang dibahas adalah rencana pengembangan program penggemukan dan pemasaran sapi lokal, serta penerapan layanan digital untuk mempercepat pencairan Dana Desa dan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lewat Sektor Peternakan
Dalam rapat tersebut, Sugondo menegaskan bahwa kemitraan Pemkab bersama Bank SulutGo akan diperkuat dengan dukungan koperasi. Pola ini diharapkan mampu menjadi solusi bagi peternak yang selama ini terkendala akses permodalan.
“Kalau koperasi ikut bergerak dengan dukungan akses dana, peternak bisa lebih leluasa melakukan penggemukan sekaligus meningkatkan keuntungan,” jelas Sugondo.
Melalui pola ini, Pemkab Gorontalo optimis produksi sapi lokal akan meningkat, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Pemasaran pun akan lebih terarah, karena Bank SulutGo bersama koperasi akan membantu menyiapkan skema pembiayaan yang ramah bagi peternak.
Selain meningkatkan pendapatan masyarakat, program ini juga diproyeksikan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah, khususnya dalam memenuhi kebutuhan daging sapi lokal tanpa harus terlalu bergantung pada pasokan luar daerah.
Baca Juga: Anggota DPRD Gorontalo Sesumbar “Rampok Uang Negara”, Ngaku Mabuk
Transformasi Digital Layanan Keuangan
Tak hanya berhenti pada sektor riil, Pemkab Gorontalo juga menaruh perhatian besar pada transformasi layanan keuangan daerah. Dua inovasi yang menjadi fokus pembahasan adalah pencairan Dana Desa secara non-tunai dan optimalisasi aplikasi Kasda Online yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Salah satu terobosan yang akan diterapkan adalah sistem Ceker Meker Approval, sebuah mekanisme persetujuan digital yang memungkinkan proses pencairan anggaran berjalan lebih cepat, akuntabel, dan minim risiko penyalahgunaan.
Sugondo menegaskan, digitalisasi keuangan daerah akan membawa banyak manfaat, baik bagi pemerintah desa, aparatur, maupun masyarakat.
“Dengan sistem ini, layanan jadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses,” ujarnya.
