Ruang Gorontalo– Wakil Menteri (Wamen) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, menegaskan bahwa isu kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tetapi tentang keadilan dan keseimbangan pembangunan yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal itu disampaikan Veronica saat membuka Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) Provinsi Gorontalo, yang dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah, Bappenas, akademisi, dan mitra pembangunan.
Dalam arahannya, Veronica menekankan bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) bukan sekadar program tambahan, melainkan fondasi penting dalam pembangunan berkelanjutan.
“Kesetaraan gender bukan program pelengkap, melainkan fondasi pembangunan berkelanjutan. Karena itu, dibutuhkan sinergi lintas sektor untuk menjamin setiap kebijakan berpihak pada keadilan dan inklusivitas,” ujarnya tegas.
PUG sebagai Strategi Pembangunan Inklusif
Menurut Veronica, PUG adalah strategi yang memastikan perempuan dan laki-laki memiliki ruang dan kesempatan yang sama dalam berkontribusi terhadap kemajuan daerah. Penerapannya tidak bisa berjalan sendiri, melainkan membutuhkan komitmen kolektif dari seluruh perangkat pemerintahan.
Ia mendorong Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk memperkuat kelembagaan Pokja PUG dan mempercepat pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di seluruh perangkat daerah. Langkah ini, kata Veronica, akan membantu membangun tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif, berbasis data terpilah, dan berpihak pada kelompok rentan.
“Kebijakan publik tidak boleh hanya responsif secara administratif, tetapi juga harus benar-benar menjawab kebutuhan kelompok yang selama ini kurang terdengar suaranya,” tambahnya.
Selain menyoroti pentingnya pengarusutamaan gender dalam kebijakan pembangunan, Veronica juga menekankan penguatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).
Menurutnya, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sering kali hanya tampak di permukaan, sementara banyak korban masih enggan melapor karena stigma sosial atau akses layanan yang terbatas.
Baca Juga: Wagub Gorontalo Protes Pemotongan TKD “Gaji PPPK Saja Sudah Berat bagi Daerah”
Gorontalo Menuju Daerah Percontohan Kesetaraan Gender
Sementara itu, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian PPPA dan Program SKALA (Sistem Kolaborasi Aksi dan Akselerasi Layanan Anak dan Perempuan) atas dukungannya dalam memperkuat penerapan PUG di Gorontalo.
“Kami berkomitmen menjadikan Gorontalo sebagai daerah percontohan yang memastikan keadilan gender di semua lini pembangunan,” tegasnya.
Menurut Gusnar, Pemerintah Provinsi Gorontalo terus berupaya meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan menurunkan ketimpangan gender melalui kebijakan berbasis data dan pelibatan aktif masyarakat sipil.
Rapat koordinasi tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi penting, di antaranya penguatan kapasitas Pokja PUG di tingkat kabupaten/kota, penyusunan roadmap percepatan PPRG, serta pembentukan forum lintas sektor untuk advokasi kebijakan ramah gender.
Gorontalo, Cermin Gerakan Kesetaraan di Timur Indonesia
Sebagai wilayah yang tengah berkembang, Gorontalo menunjukkan bahwa komitmen terhadap kesetaraan gender bukanlah isu sekunder, melainkan bagian penting dari strategi pembangunan manusia yang berkeadilan.
Dengan dukungan pemerintah pusat, lembaga internasional, serta partisipasi aktif masyarakat, Gorontalo perlahan meneguhkan posisinya sebagai provinsi pelopor pembangunan responsif gender.
“Pembangunan yang berkeadilan gender bukan hanya mengangkat derajat perempuan, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi daerah,” pungkas Veronica Tan.
