Ruang Gorontalo– Pemerintah Provinsi Gorontalo resmi memulai sosialisasi Dokumen Pengelolaan Mangrove di Ballroom Hotel Damhill UNG. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kelompok kerja mangrove daerah (KKMD), pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, BUMN/BUMD, sektor swasta, pemerintah desa, hingga masyarakat dan organisasi lingkungan.
Dokumen pengelolaan ini berisi peta data terkini mengenai luas keberadaan hutan mangrove di Gorontalo yang mencapai 9.043,06 hektar, serta potensi habitat mangrove hingga 13.856,93 hektar. Angka tersebut diharapkan menjadi dasar dalam rehabilitasi, konservasi, dan pemanfaatan berkelanjutan di masa depan.
Selain itu, dokumen juga memuat regulasi yang dirancang sebagai pedoman pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi, sehingga manfaat mangrove tidak hanya dirasakan dari sisi ekologi, tetapi juga mampu mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir.
Mangrove sebagai Tulang Punggung Ekonomi Biru
Dalam sambutannya, Gubernur Gusnar menegaskan bahwa persoalan mangrove kini menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, hutan mangrove memainkan peran vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut, sekaligus menopang sektor perikanan.
“Mangrove ini tulang punggung ekonomi biru. Semua produk perikanan yang tidak dilatarbelakangi dengan pertimbangan ekologi, khususnya keberadaan mangrove, jangan harap bisa bersaing di dunia global,” tegas Gusnar.
Pernyataan tersebut menekankan pentingnya menjaga hutan mangrove bukan hanya untuk kepentingan ekologi, tetapi juga sebagai basis daya saing produk perikanan Gorontalo di pasar internasional.
Menyikapi Penyusutan Mangrove Akibat Pertambakan
Baca Juga: Gorontalo Karnaval Karawo 2025 Resmi DibukaTiga Hari Penuh Festival dan Kreativitas
Gubernur juga menyoroti kondisi penyusutan hutan mangrove di Gorontalo yang semakin terdesak akibat perluasan wilayah pertambakan. Meski tambak memberikan kontribusi ekonomi, keseimbangan antara ekspansi tambak dan kelestarian mangrove mutlak diperlukan.
“Saat saya meninjau stand-stand tentang mangrove, saya bertanya: masih berapa luas mangrove kita dan sudah berapa luas tambak? Jawabannya, tambak lebih banyak. Inilah kata kunci yang harus kita jadikan perhatian. Dan data ini sudah ada dalam dokumen yang sedang kita sosialisasikan,” ujar Gusnar.
Kolaborasi Multi-Pihak untuk Masa Depan
Sosialisasi ini tidak hanya sekadar penyampaian dokumen, tetapi juga menjadi momentum penguatan kolaborasi antar pihak. Dengan hadirnya unsur akademisi, swasta, lembaga masyarakat, hingga organisasi lingkungan seperti Burung Indonesia, diharapkan strategi pengelolaan mangrove Gorontalo menjadi lebih komprehensif.
Keterlibatan masyarakat desa pesisir pun menjadi kunci penting.
Mangrove, Investasi untuk Generasi Mendatang
Upaya Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menyusun dan menyosialisasikan dokumen pengelolaan mangrove menunjukkan komitmen nyata menjaga warisan alam.
